Musik Pengantar

Senin, 18 Juli 2011

PERMATA Lakukan Aksi Damai

Ribuan warga masyarakat Ngada yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Watu Ata (PERMATA) memadati halaman Kantor Bupati Ngada pada tanggal 05 Mei 2011 yang lalu. Puluhan spanduk berkuruan besar diusung warga. “Turunkan Gubernur NTT dari Jabatannya Karena Tidak Pro Rakyat, Segera Uji Publik UU Cagar Alam Watuata  Hutan Lindung, Kami Butuh Keadilan, Watuata Tempat Leluhur Kami Tempat Nenek Moyang Kami, Cabut Surat Menhut No. 3.5/Menhut-VII/2011” dan masih banyak slogan lain yang membentang di halaman Kantor Bupati hari itu. Dengan pita hijau bertulis PERMATA yang melilit di kepala, mereka meneriakkan yel-yel yang menggugah semangat dan meneriakkan jeritan hati mereka kepada pemerintah.
Ribuan warga masyarakat membludak di halaman kantor Bupati Ngada menuntut aspirasi mereka terikait kawasan hutan.
Ketika desah lemah suara mereka tak sanggup menggetarkan gendang telinga para pemimpinnya, mudah-mudahan 'Toa' di atas mobil dump-truk terbuka ini mampu meneruskan desahan itu menjadi semakin menggelegar....

Aksi damai kali ini dipicu oleh adanya Surat Menteri Kehutanan Nomor 3.5/Menhut-VII/2011 tentang Persetujuan Substansi Kehutanan yang pada intinya menyetujui permohonan dari Pemda NTT untuk tidak melakukan perubahan fungsi kehutanan dalam Ranperda RTRW NTT selama 2010-2030. Ini konyol. Sebab faktanya, lebih dari 3000 kepala keluarga atau sekitar 7000 jiwa pada 9 desa di 2 kecamatan yakni Bajawa dan Aimere berada dalam wilayah kawasan hutan. Faktanya juga bahwa sebelum ditetapkan sebagai wilayah cagar alam Watu Ata, sudah ada kampung lama, kebun rakyat, hutan kayu putih, kemiri, cengkeh dan coklat. Dan jangan lupa, hasil kopi yang menjadi simbol kebanggan Kabupaten Ngada dan telah diekspor ke Amerika dan negara-negara lainnya, sebagian besar berasal dari dalam kawasan cagar alam. 
Ibu-ibu dan anak-anak ikut tampil dengan spanduk hijau melilit di kepala.
Romo Mans Ngaji, Pr (pastor Paroki St. Longginus Wolowio) ikut berteriak lantang menyuarakan aspirasi masyarakat PERMATA. Meminjam istilah Pak Ketua DPRD Ngada, "mereka berpastoral tujuh hari, tidak hanya hari ketujuh".
Menjadi semakin ironis, demikian klaim para pendemo, karena Surat Keputusan Menhut ini diterbitkan justru ketika Pemerintah Kabupaten Ngada dan DPRD Ngada sedang melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ngada. Karena itulah PERMATA mendesak pemerintah untuk melakukan terobosan-terobosan penting guna mendesak pemerintah propinsi dan pemerintah pusat agar merevisi luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Ngada. Jika tidak, maka secara tidak langsung pemerintah telah menyandera masyarakatnya sendiri demi kepentingan kawasan hutan.
Secara simbolik kenyataan ini dilukiskan dalam lakon fragmen satir yang mereka bawakan siang itu di depan mata Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan DPRD dan anggota DPRD Ngada. Dalam lakon digambarkan Gubernur NTT menyeret warga yang terikat tak berdaya dengan langkah gontai. Melukiskan ketakberdayaan masyarakat di satu sisi dan di sisi yang lain menggambarkan keangkuhan pemerintah propinsi dalam mengambil keputusan tentang kawasan hutan.
Ini sebuah lakon satir: Gubernur menyeret rakyatnya sendiri yang telah terikat tak berdaya.
Dalam pernyataan tuntutan sikap yang ditandatangani oleh Ketua Permata, Nikolaus Raga, mereka menyatakan dengan tegas apa yang menjadi tuntutan mereka dalam aksi damai itu.
Di hadapan warga masyarakat, Bupati Ngada, Marianus Sae menegaskan bahwa sesungguhnya apa yang menjadi keprihatinan dan tuntutan masyarakat, itu jugalah yang sedang dipikirkan oleh pemerintah. Menurut Bupati, masalah ini adalah masalah kita bersama, masalah Kabupaten Ngada. 
Bupati Ngada, Marianus Sae, menyatakan sikap politik Pemda Ngada terkait kawasan hutan di Ngada sesuai tuntutan dan aspirasi kelompok masyarakat yang tergabung dalam PERMATA.
Secara kronologis Bupati menjelaskan apa yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan Surat Menteri Kehutanan itu. Tepat tanggal 03 Januari 2011, ketika surat Menteri Kehutanan diterima oleh pemerintah Ngada, hari itu juga pemerintah menyurati gubernur NTT untuk menelaah kembali surat dimaksud karena tidak sesuai dengan keadaan di Kabupaten Ngada. Lebih lanjut, pemerintah mengeluarkan surat untuk segera melakukan pemetaan ulang kawasan hutan setelah terjadi pemekaran kabupaten. Surat ini sebenarnya bentuk pernyataan sikap penolakan pemerintah Ngada atas Surat Menteri Kehutanan. Bahkan pemerintah, dalam hal ini Bupati Marianus, telah melakukan pertemuan empat mata dengan Menteri Kehutanan di Jakarta guna membicarakan hutan di Kabupaten Ngada. Dan hasil pembicaraan itu sedang dalam proses di kementerian kehutanan.
Bupati Ngada, Marianus Sae
Jadi apa yang dilakukan  masyarakat pada hari ini sebenarnya sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh pemerintah. Karena itu, pemerintah berterima kasih untuk warga masyarakat yang tergabung dalam PERMATA yang melakukan aksi damai, karena hal ini merupakan bentuk dukungan moril kepada pemerintah. Pemerintah dan masyarakat Ngada seluruhnya sama-sama berjuang agar luas kawasan hutan di Ngada dapat dikurangi sampai ke level 30,40% dari luas wilayah seluruhnya.
“Seandainya keputusan pemetaan wilayah Kabupaten Ngada itu dalam bentuk Peraturan Daerah, maka hari ini juga saya bersama DPRD akan mencabut Peraturan itu. Tetapi ini dikeluarkan oleh pemerintah yang lebih tinggi. Kita sama-sama berjuang agar keputusan itu bisa berubah”, demikian pernyataan tegas Bupati Marianus.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Kristoforus Loko, S.Fil menegaskan bahwa DPRD Ngada sedang dalam kegiatan Rapat Badan Legislasi untuk menetapkan beberapa Ranperda termasuk Ranperda tentang RTRW. Sesungguhnya, jerit penderitaan rakyat adalah juga juga jerit penderitaan wakil rakyat. Kami sebagai wakil rakyat sedang berjuang bersama pemerintah agar persoalan ini bisa segera diselesaikan. Dewan  mendukung penuh langkah-langkah yang ditempuh pemerintah dalam mengatasi masalah kawasan hutan di Ngada. Persoalan kita adalah ketika kita hendak mengesahkan Ranperda RTRW Ngada menjadi Peraturan Daerah, maka beberapa prosedur harus dilakukan. Salah satunya adalah Ranperda itu harus disetujui oleh gubernur. Ibaratnya, di atas langit masih ada langit, demikian Kristo menganalogi-kan situasi yang dialami pemerintah dan DPRD Ngada. Senada dengan Bupati, Ketua DPRD memintah dukungan moril masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan revisi luas kawasan hutan di Kabupaten Ngada. Hutan memang sangat penting untuk kehidupan kita di masa mendatang, tetapi hak hidup, ekonomi dan politik masyarakat jangan dikorbankan demi hutan.
Ketua DPRD Ngada, Kristo Loko, S.Fil menyampaikan sikap politik DPRD Ngada yang mendukung penuh sikap pemerintah terkait masalah kawasan hutan di Ngada.
Mengakhiri aksi damai kali ini, PERMATA menyerahkan tuntutan mereka kepada Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Ngada. Selanjutnya dengan tertib mereka meninggalkan halaman Kantor Bupati Ngada. Humas DPRD Ngada

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar